Meninjau Dampak Positif dan Negatif dari Tindakan Hukum Tegas di Indonesia
Tindakan hukum tegas seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Beberapa pihak mendukung keras tindakan hukum tegas sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan disiplin, sementara yang lain meragukan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah sosial. Namun, sebelum kita mengambil sikap, ada baiknya jika kita meninjau dampak positif dan negatif dari tindakan hukum tegas ini.
Dampak positif dari tindakan hukum tegas adalah terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Menurut peneliti hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Rifai, “Tindakan hukum tegas dapat membantu menegakkan supremasi hukum dan mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di masyarakat.” Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kejahatan di beberapa daerah yang menerapkan tindakan hukum tegas secara konsisten.
Namun, di balik dampak positifnya, tindakan hukum tegas juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Menurut Koordinator KontraS, Haris Azhar, “Tindakan hukum tegas yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dapat membahayakan hak asasi manusia dan merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh hukum.” Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pelecehan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya.
Selain itu, tindakan hukum tegas juga dapat menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Menurut aktivis hak asasi manusia, Veronica Koman, “Seringkali tindakan hukum tegas justru memicu konflik antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa memberikan solusi yang nyata bagi masalah yang sedang dihadapi.” Hal ini terlihat dari kerapuhan hubungan antara pemerintah dan masyarakat akibat penegakan hukum yang tidak proporsional.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan matang dampak positif dan negatif dari tindakan hukum tegas sebelum mengambil langkah-langkah yang drastis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Penegakan hukum harus dilakukan dengan bijaksana dan proporsional, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh hukum.”
Dengan demikian, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan tindakan hukum tegas di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.